Hendri Kampai: Saat Kenaikan Pajak Menjadi Beban, dan Bukan Solusi

PAJAK - Mari kita berbicara sebagai rakyat biasa, yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi saat pajak dinaikkan menjadi 12%? Bagi kebanyakan dari kita, yang pertama kali terasa adalah harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Harga barang yang tadinya terjangkau kini mendadak melambung tinggi, karena setiap produk yang kita beli dikenakan tambahan pajak yang lebih besar. Ini bukan hanya mempengaruhi isi dompet kita, tetapi juga pilihan hidup kita.

Pikirkan seorang pengusaha kecil yang memproduksi makanan ringan lokal. Sebelum kenaikan pajak, ia mampu menjual produknya dengan harga terjangkau dan tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Namun, saat pajak naik menjadi 12%, biaya produksinya melonjak. Bahan baku, transportasi, hingga energi—semuanya dikenakan pajak lebih tinggi. Akibatnya, ia harus menaikkan harga produknya. Tapi di sisi lain, daya beli konsumennya justru menurun karena mereka juga terbebani oleh kenaikan harga di semua lini.

Baca juga: Dari Jawa, Suardi Saleh Kirim Pesan Bangga Sinergitas Forkopimda Tangani Bencana Alam

Apa yang terjadi kemudian? Produksi menurun. Pengusaha tersebut tidak lagi mampu mempekerjakan banyak karyawan seperti sebelumnya. Beberapa orang kehilangan pekerjaan mereka. Dari sini, efek domino mulai terasa: pengangguran meningkat, daya beli semakin jatuh, dan ekonomi melemah.

Coba bayangkan jika pajak justru diturunkan menjadi 6%. Biaya produksi menjadi lebih ringan, sehingga harga barang bisa lebih terjangkau. Dengan harga yang lebih terjangkau, daya beli masyarakat meningkat. Mereka mampu membeli lebih banyak barang, yang pada akhirnya memacu produksi. Ketika produksi naik, lapangan pekerjaan pun bertambah, pengangguran berkurang, dan ekonomi bergerak lebih dinamis.

Baca juga: Dharmasraya Masak Satu Ton Randang untuk Korban Erupsi Semeru

Di sini, PPN yang dikumpulkan pemerintah pun sebenarnya bisa lebih besar. Mengapa? Karena semakin banyak barang yang dibeli, semakin besar pula potensi PPN yang bisa ditarik. Sebaliknya, kenaikan pajak hanya mempersempit roda ekonomi. Daya beli turun, konsumsi berkurang, dan penerimaan pajak justru menurun.

Tak berhenti di situ, kenaikan pajak juga memicu inflasi. Harga barang dan jasa melambung, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi ini, kestabilan nasional juga terancam. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan dan daya beli merosot, ketidakpuasan sosial meningkat. Ketahanan nasional tidak hanya soal pertahanan militer, tetapi juga bagaimana ekonomi rakyat dikelola agar stabil dan sejahtera.

Baca juga: Banjir Barru, Tiga Titik Perahu Karet Disiagakan Untuk Evakuasi Warga yang Membutuhkan

Jadi, apakah kenaikan pajak adalah solusi? Atau justru sebuah keputusan yang menambah beban rakyat dan melemahkan ekonomi? Kita perlu memahami bahwa pajak bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari jutaan orang. Dan ketika kebijakan pajak tidak berpihak pada rakyat, dampaknya bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta, 27 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi

Baca juga: Bencana Banjir di Pangkep, Bupati Muhammad Yusran Lalogau Minta Dirikan Posko Darurat ketersediaan Bantuan Siap