Kejari Kabupaten Bogor Akan Tolak Undangan Bimtek Kepala Desa di Bandung

BOGOR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor tidak akan hadir dalam undangan sebagai narasumber rencana Kegiatan Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Bogor yang akan digelar di Bandung Bulan Desember 2023 mendatang. 

Melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ate mengatakan, pihaknya tidak akan hadir sebagai narasumber karena takut disudutkan sebagai inisiator kegaitan Bimtek Peningkatan Kapasitas  Para Kades yang saat ini menjadi pembicangan publik di Kabupaten Bogor. 

Baca juga: Nilai Ada Kejanggalan, Mantan Kedes Salolebbo Legowo dengan hasil Pilkades Serentak Mateng

"Kami mewakili Kejari Kabupaten Bogor akan menolak undangan Bimtek Para Kades di Bandung, walaupun hanya sebatas narasumber", ujar Ate kepada Indonesiasatu.co.id Grup, Jum'at (08/12/23). 

Ate juga menyampaikan bahwasanya kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan Kejari Kabupaten Bogor, beredarnya isue bahwa Para Kepala Desa yang tidak akan hadir dalam kegiatan Bimtek tersebut akan di presekusi itu tidak benar. 

Baca juga: Gubernur Hadiri Rakorda Gerindra Sumut 2021, Beri Motivasi Bagi Kader dan Pengurus untuk Loyal ke Pemimpin

" Gak benar itu, itu hak Kepala Desa mau hadir dan tidak di acara tersebut", katanya. 

Ditempat yang sama, Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Marzuki mengatakan, Kejari tidak akan mencampur adukan kegiatan resmi dari Kejari dengan agenda lain . Menurutnya, kejari akan memfokuskan program Jaga Desa seperti yang sudah dilakukan di 15 Kecamatan. 

Baca juga: Politik Nasional dan Pangandaran Tahun 2014

" Kami akan fokus dengan program Jaga Desa yang sudah berjalan di 15 Kecamatan, kami juga tidak ingin program Resmi dari Kejagung disusupi kegiatan pihak lain, apalagi menjelang politik 2024", ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Desa di wilayah Timur tidak akan hadir dalam agenda tersebut, menurutnya Pemdes tidak menganggarkan untuk kegiatan Bimtek, jika pun ada anggaran akan diperuntukkan ke hal penting seperti program penanganan stunting 

Baca juga: Wako Solok Buka Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat Perempuan

" Gak bakalan ikut om gak ada duit apalagi di akhir tahun, walaupun ada mending dipakai untuk program stunting itu lebih penting", kata kades yang enggan disebutkan namanya. 

Sama halnya dengan, Kades yang ada di wilayah Barat, dirinya mengaku masih ragu dan bimbang karena tidak ada anggaran sebesar itu. 

Baca juga: Lewat Aspirasi, Anggota DPRD Sumbar Muzli M. Nur Realisasikan Bantuan Senilai Rp1,5 Miliar

" Saya juga bingung mesti peinjem kesana kemari, makanya saya belum bayar ", pungkasnya. ***(fr)